Read on Twitter
Mengubah kertas jadi elektronik itu bagus. Tp belajar dr peristiwa kasus KTP Elektronik, baik dari aspek korupsi, pihak yg bs akses data, kesiapan peralatan, kapasitas & integritas pegawai hingga validitas jauh lebih penting.
Bgmana dg rencana sertifikat tanah elektronik?
Bgmana dg rencana sertifikat tanah elektronik?
Dari banyak perkara korupsi terkait kebijakan dan anggaran yg besar, Saya pikir sudah saatnya kita lebih serius menempatkan “asesmen risiko korupsi” sbg hal utama. Dan, diumumkan krn menggunakan dana publik.
Agar pencegahan korupsi tdk trjebak slogan dan seremonial semata.
Agar pencegahan korupsi tdk trjebak slogan dan seremonial semata.
Saya ckp yakin, ada bbrpa perubahan di BPN ttg pelayanan publik pendaftaran tanah. Tp, jk ingin tahu apakah masih ada korupsi dalam proses pelayanan tsb, dg mudah bs bertanya pada Notaris/PPAT yg berhub dg petugas. Seingat saya @KPK_RI & @OmbudsmanRI137 pernah lakukan kajian tsb.
Poinnya, sebelum mngambil kebijakan yg berefek besar pd publik dg anggaran sangat besar, maka sgt penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal.
Proyek E-KTP cukuplah jd pembelajaran.
Apalagi Presiden belakangan giat ke daerah dorong proses penerbitan sertifikat, kan?
Proyek E-KTP cukuplah jd pembelajaran.
Apalagi Presiden belakangan giat ke daerah dorong proses penerbitan sertifikat, kan?
Oh ya, sekalian di momen ini kita ingatkan juga pada @KPK_RI untuk terus memproses kasus korupsi KTP Elektronik. Masih banyak nama politikus dan swasta yang perlu dibaca2 lagi 
Kasus korupsi E-KTP ini sempurna melibatkan persekongkolan Politikus-Pebisnis & Birokrasi.
Kasus korupsi E-KTP ini sempurna melibatkan persekongkolan Politikus-Pebisnis & Birokrasi.
