Jadi begini.
Ada 2 fungsi vaksin; melindungi diri sendiri, dan orang lain. Bbrp org, krn kondisi kesehatanny, tdk bisa divaksin. Shg, cara melindunginy adlh dgn memastikan org2 di sekitarny tdk sakit alias divaksin. Namany herd immunity. Itu lho, yg kmrn diributin sblm ad vaksin. https://twitter.com/kurawa/status/1337917129358598144

Utk mencapai herd immunity, ada target% penduduk yg hrs divaksin. Krn it, semua halangan vaksinasi hrs diminimalisir, baik dr sisi penawaran maupun permintaan.
x1-ny, menghapus masalah akses krn biaya.
"Wah, orang2 mampu keenakan dong digratisin!"
Ya nggak gitu pemikirannya.

Lebih darurat mana, memvaksin semua orang secepat-cepatnya, sehingga konon ekonomi bisa kembali berjalan, atau menghemat segelintir duit, mengharapkan 'sosialisasi' bisa membuat org-org mampu utk sadar vaksinasi? 3M yg berbiaya rendah aja susah, apalagi vaksinasi.

Kalau mau didasarkan kpd nilai ekonomi, bukan kesehatan sbg hak asasi manusia, itu semua perlu analisis cost-benefit analysis tentu saja, bukan didasarkan kepada asumsi 'jumlah orang mampu bayar di Indonesia', seperti argumen yang disampaikan di sini. https://twitter.com/RodriChen/status/1337651097729691652?s=20

Jd salah besar kalau permintaan vaksin gratis itu dihubung-hubungkan dengan kepentingan perseorangan, krn konteksnya adalah kesehatan masyarakat.
We are as strong as our weakest link. Sebuah rantai hanya sekokoh mata rantai yang paling rapuh.
Jgn lupa like, share, and subscribe.

Ide bagus! Kita tahu merokok meningkatkan risiko penyakit tidak menular maupun COVID-19. Dgn menaikkan cukai rokok, maka vaksinasi bisa dibiayai, sekaligus jumlah perokok berkurang. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. @KemenkesRI @KemenkeuRI @jokowi https://twitter.com/TradingDiary2/status/1338000561778520064?s=20

Tdk ada data yg menunjukkan bhw kalau digratiskan, maka hrs menunggu 3 th. Itu dikotomi palsu. Kl yg dirujuk adlh kemampuan produksi, jelas mau yg bayar pemerintah, yg bayar mandiri, sama aja. Kl yg dirujuk adlh kemampuan bayar pemerintah, mn hitungannya? https://twitter.com/hotradero/status/1337688160982056961?s=19

Kalau bicara duit jelas sekian trilyun doang mah ada. Masalahnya adalah kepentingan alokasinya. Nah ini perlu cost-benefit analysis, bukan ilmu kira², aplg cerita horor 'nunggu 3 taun'. Kita perlu analisis. Data, data, data.

Selain itu, dosa besar negara jk menyerahkan kesehatan kpd mekanisme pasar. Kenapa? Krn kesehatan itu pny ketimpangan pengetahuan, kuasa, dsb antara pemberi & penerima layanan, shg tdk bs pasar bebas. Sdh terbukti dgn komersialisasi RS swasta, rapid test, PCR, dan skrg, vaksin.

Bukan berarti swasta tidak ada peran dlm sistem kesehatan, bukan. Regulasinya yg penting, shg tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.
Aspek vaksinasi dan herd immunity sudah dibahas di atas. Kesehatan itu komunal, bukan urusan masing-masing. Itu yg suka terlupakan.

Contoh sistem kesehatan yg hancur lebur krn diserahkan kpd mekanisme pasar dan kompetisi lalala?
Amerika Serikat. X1 negara terkaya di dunia, tdk pny cakupan kesehatan semesta, dan biaya kesehatan trmsk tertinggi.
Jd jgn bawa² pasar kalo ngomong kesehatan. Trmsk vaksin.

"Tapi saya takut divaksin, karena berbagai alasan."
Dan itu hak anda. Krn itu knp model yg dilakukan bbrp negara adlh: cuma-cuma, namun tidak wajib. Segala pemaksaan dlm kesehatan memang tidak akan berkesinambungan, bahkan mendapat perlawanan. Contoh: program pes Hindia Belanda.